Welcome to Alislamarrahman

Ahlu Sunnah Wal Jamaah

Membedah Kekafiran Di Tubuh NKRI

Assalamu alaykum, Wr. Wb.

In the name of Allah, Most Beneficent, Most Merciful.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang kafir” (Al Maidah: 44).

Allah telah memberi peringatan jelas melalui ayat yang mulia di atas bahwa siapa saja yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Allah (Al Qur’an dan Sunnah) maka mereka divonis sebagai orang kafir. Jika ada seseorang -siapapun itu- menyelesaikan dan mengambil keputusan dengan sesuatu yang bukan berasal dari Al Qur’an dan lisan Rasul-Nya, maka tak pelak lagi orang itu termasuk dalam orang yang divonis kafir berdasarkan keumuman lafal ayat tersebut.

Orang-orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Allah dicap sebagai orang kafir, baik dia itu rakyat kecil maupun kalangan atas. Contoh paling nyata yaitu apabila ada orang yang diketahui berzina, lalu masyarakat membawanya kepada sang pemimpin, maka sang pemimpin memutuskan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku zina tersebut adalah dikurung atau dipenjara paling lama sembilan bulan, ini menurut KUHP pasal 284. Hal ini berarti dia telah menyandarkan hukum dan berhukum kepada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 284, padahal dalam Al Quran telah disebutkan hukuman para pezina baik itu laki-laki maupun wanita adalah didera (cambuk) sebanyak seratus kali, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali” (An Nur: 2). Jika sang pemimpin tersebut menyuruh masyarakat agar menghukum si pelaku zina dengan seratus kali cambukan, maka dia bukan termasuk orang kafir, karena ia telah memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah. Dengan kata lain dia telah mengamalkan ayat: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah” (Al Maidah: 49). Sebaliknya jika sang pemimpin tersebut memerintahkan masyarakat agar memenjarakan si pelaku zina, maka ia telah tergolong ke dalam golongan orang kafir karena telah memutuskan perkara menurut apa yang tertulis dalam KUHP yang bukan merupakan apa yang telah diturunkan Allah namun tidak lebih sebagai kitab hukum karya manusia. Ibnu Katsir berkata: “Barangsiapa meninggalkan syari’at yang telah jelas diturunkan kepada Muhammad dan berhukum kepada syri’at-syari’at lain yang telah dihapus, maka dia kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang berhukum kepada Ilyasiq dan mendahulukannya atas syari’at Muhammad? Siapapun yang melakukan ini, dia kafir berdasarkan ijma ulama (Al Bidayah Wan Nihayah, 13/119).

Sangat memilukan keadaan zaman sekarang di mana mayoritas umat telah menjadikan hukum selain hukum Islam sebagai pedoman untuk menjalankan suatu negara. Beraneka ragam jenis pemerintahan yang diterapkan di negara-negara yang berbeda; ada yang menganut sistem demokrasi, liberal, monarki, komunis, dsb. Indonesia adalah contoh negara yang menganut asas demokrasi sebagai pegangan berkehidupan di negaranya.

Telah diketahui bersama makna demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani (dan ini telah dipelajari sejak masa sekolah); demos dan kratos/kratein yang makna hakikinya yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kamus berbahasa Inggris, Oxford Dictionary, mendefinisikan makna demokrasi sebagai: “(country with a) system of government in which all the people can vote to elect their representative” (Oxford Dictionary hal. 114 atau huruf “D”), atau terjemahannya berarti: (Negara dengan) sistem pemerintahan yang mana seluruh rakyatnya dapat memberi suara untuk memilih perwakilannya. Apa batilnya sistem demokrasi tersebut berdasarkan definisi yang diberikan kamus Oxford? Jika kita cermati, maka rakyat memiliki hak suara untuk memilih seseorang yang akan menjadi perwakilan mereka sesuai dengan hati nurani mereka sendiri, jadi tidak ada paksaan untuk memilih satu sosok tertentu. Jika ada 3 sosok calon pemimpin, katakanlah si A, si B, dan si C, maka yang kelak akan naik sebagai pemimpin sebenarnya adalah si C (sebagai contoh) berdasarkan suara terbanyak dari rakyat (pemilih). Di sini bisa kita lihat bahwa suatu keputusan setiap perkara berada di tangan rakyat; maknanya apabila ada suatu perkara yang mau diambil solusinya, maka keputusan tersebut akan disepakati dengan mayoritas kehendak rakyat. Maka ini sesuai dengan makna demokrasi yang berarti pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Ini bertentangan dengan firman Allah: ”Keputusan hanyalah milik Allah saja” (Yusuf: 40), dan juga: “Menetapkan hukum hanyalah hak Allah.” (Al An’am: 57)

Allah menyampaikan kepada Rasul-Nya bahwa keputusan yang telah Allah tetapkan adalah mutlak dan tak perlu lagi meminta persetujuan rakyat banyak. Apabila ada pelaku zina dihadapkan kepada sang pemimpin, lalu masyarakat memintanya untuk memutuskan sanksi seperti apa yang akan dijatuhkan kepada si pezina itu, padahal sudah ada hukuman baginya dalam surat An Nur ayat 2, namun sang pemimpin malah berunding bersama rakyatnya apakah memang si pezina tersebut harus dicambuk seratus kali ataukan harus dihukum dengan cara yang lain, setelah selesai berunding maka 90% rakyat lebih memilih untuk memenjarakan si pezina itu. Sang pemimpin pun akhirnya terpaksa mengikuti kehendak rakyatnya dan meninggalkan hukum cambuk yang ada pada Al Quran, akhirnya ia memenjarakan si pelaku zina dengan batas waktu tertentu. Inilah demokrasi!!! Hukum Allah yang hendak diberlakukan harus dirundingkan dulu sebelum dilaksanakan, dan hal ini tidak lebih dari sikap merampas hak Allah dalam memberi keputusan dan berhukum dengan sumber rujukan lain yang bukan berasal dari-Nya. Perhatikanlah dengan seksama bahwa ini menunjukkan sikap kurang ajar terhadap Allah SWT.

Marilah kita bersama-sama membedah sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)!!!

Undang-Undang Dasar 1945 Bab I (Bentuk dan Kedaulatan) pasal 1 ayat (2) menyebutkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Inilah bentuk kekafirannya yang jelas-jelas bertentangan dengan syari’at Islam. Di sini disebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan bukan di tangan Allah melalui Al Qur’anul Karim yang menyebutkan: ”Keputusan itu hanyalah milik Allah saja” (Yusuf: 40).

Selaras dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, inilah dia TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menyatakan Pancasila sebagai hukum tertinggi. Bagaimanakah itu mungkin terjadi? Sedangkan Allah telah berfirman: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang kafir” (Al Maidah: 44). Telah dibahas sebelumnya arti dari ”apa yang diturunkan Allah” di sini adalah Al Qur’an dan sunnah Nabi-Nya. Maka seharusnya dengan jujur kita mengatakan sumber hukum tertinggi di Indonesia ini adalah Al Qur’an, bukan Pancasila. Jika memang Pancasila adalah hukum tertinggi di Indonesia, maka hukum yang di gunakan di negara ini adalah hukum Pancasila dan bukan hukum Islam.

Hukum macam apapun yang diberlakukan di suatu negeri yang bukan berasal dari hukum Islam, maka hukum tersebut adalah hukum kafir dan hukum jahiliyah. Ibnu Qayyim (rhm.) berkata dengan indahnya: ”Darul Islam (negara Islam) adalah negara yang dikuasai kaum muslimin dan hukum islam berlaku di dalamnya. Adapun yang tidak berlaku hukum Islam didalamnya, tidaklah ia disebut sebagai darul Islam (negara Islam)” (Ahkamu Ahli Dzimmah, 1/268). Dari perkataan beliau marilah kita kaji apakah benar Indonesia ini negara Islam? Beliau menyatakan ada dua syarat bagi setiap daulah untuk bisa disebut sebagai darul Islam, yakni: 1) Negeri tersebut harus dikuasai kaum muslimin, dan 2) Hukum Islam berlaku di dalamnya. Apakah Indonesia adalah negeri yang didominasi kaum muslimin? Tak diragukan lagi maka jawabannya adalah ”Iya”. Selanjutnya apakah Indonesia merupakan negara yang menerapkan hukum Islam? Maka jawabannya adalah ”setengah-setengah”; maksudnya ada beberapa perkara yang menggunakan tata cara syari’at Islam seperti berhaji, berzakat, nikah, talaq, dll. dan selebihnya dalam masalah hukum hudud negara ini tak menggunakan hukum Islam seperti hukuman bagi pencuri, pezina, dll. Dengan begitu hal yang demikian tak bisa menjadikan Indonesia sebagai negara Islam karena pemerintah negeri ini tidak melaksanakan hukum secara kaffah (total) sedangkan Allah berfirman: ”Masuklah ke dalam Islam secara kesuluruhan (kaffah)” (Al Baqarah: 208).

Selain Ibnu Qayyim, adalah Imam Al Kasaani (rhm.) yang berkata: ”Setiap negara itu didasarkan kepada Islam atau kafir. Dikatakan sebagai negara Islam jika hukum-hukum Islam berlaku di dalam negara tersebut. Sebaliknya dikatakan sebagai kafir jika di dalamnya berlaku hukum-hukum kafir” (Bada’ius Shana’i, 9/4375), begitupula Ibnu Muflih yang mengatakan hal serupa: ”Dan setiap negara yang mana hukum kaum muslimin mendominasi negara tersebut, dinamakan sebagai darul Islam. Sebaliknya jika yang mendominasi negara adalah hukum kafir, negara itu disebut negara kafir” (Ad Durar As Saniyyah Fil Ajwibah An Najdiyah, 7/353). Diriwayatkan dari Adi bin Hatim: ”Telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Hilal Ibnu Fayyad, telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah An Naji yang telah menceritakan bahwa Al Hasan berkata: Barangsiapa memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah, maka hukum jahiliyah yang dipakainya.” (Tafsir Ibnu Katsir, 6/503). Setelah terang pembahasan status negara ini, selanjutnya katakan ”Iya” jika ada yang bertanya apakah Indonesia negara kafir.

Berikutnya apa lagi???

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 berbunyi: ”Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun hidup dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.” Cermatilah frase yang di cetak tebal ”penuntun hidup dan pegangan hidup” di atas. P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) diklaim sebagai pegangan dan tuntunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau P4 sudah dijadikan pedoman hidup oleh rakyat Indonesia, maka apa fungsi Al Quran? Bukankah seharusnya yang menjadi pedoman umat adalah Kitabullah? Ini dia ayatnya: ”Al Qur’an ini adalah pedoman hidup bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini” (Al Jatsiyah: 20). Ayat ini tidak sendirian, dalam ayat yang lain ada juga yang menerangkan hal yang sama: ”Kitab Al Qur’an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa” (Al Baqarah: 2). Perhatikan bagaimana Allah menjamin kesempurnaan Al Qur’an melalui frase ”tidak ada keraguan padanya” yang berarti isi kandungannya pasti dan mutlak benar. Al Qur’an-lah yang semestinya memegang tampuk kekuasaan sebagai hukum paling atas dan sebagai pegangan hidup manusia. Mengapakah kita menjadikan Pancasila dan P4 sebagai pedoman nomor satu? Mengapa kita harus menomor-duakan Al Qur’an?

Rasulullah SAW bersabda: ”Aku tinggalkan dua pusaka yang mana kamu takkan tersesat di dalamnya, yakni Kitabullah dan sunnahku” (HR. Malik, 2/899 dan Hakim, 1/93 dengan derajat hasan). Perkataan Nabi sama sekali tak bertentangan dengan Al Qur’an. Beliau pun membenarkan bahwa tuntunan hidup yang membawa keselamatan adalah Al Qur’an dan hadist-hadistnya, bukan kitab rujukan lain semisal KUHP atau UUD 1945.

Pada tanggal 5 Juli 1959, tercetuslah Dekrit Presiden yang di dalamnya ada 5 poin penting yang bisa diambil. Poin nomor 2 berbunyi: ”Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Terhitung mulai tanggal yang disebutkan tersebut maka UUD 1945 kembali diberlakukan di negara ini. Mereka yang menerapkan undang-undang kafir tersebut adalah dihukumi sebagai kafir juga. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengklasifikasikan lima thaghut, dan thaghut nomor 2 dan 3 adalah ”penguasa yang merubah hukum Allah” dan ”orang yang berhukum selain dengan apa yang diturunkan Allah” (dinukil secara ringkas dari Majmu At Tauhid, hal 260). Syaikh Muhammad Hamid Al Faqii berkata: ”Undang-undang itu sendiri sudah merupakan thaghut, orang-orang yang membuat dan memberlakukannya adalah thaghut (Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, hal.287). Perlu diketahui bahwa semua thaghut adalah kafir!!! Di sini kita telah menghukumi mereka yang berada di balik lahirnya Dekrit Presiden sebagai orang-orang kafir, namun mengenai apakah mereka akan benar-benar binasa di hadapan Allah, itu kita tak memiliki wewenang dalam memvonisnya karena masalah hisab (perhitungan) dikembalikan kepada Allah.

Bagaimanakah status kepala negara yang berhukum dengan selain hukum Allah? Tak diragukan lagi bahwa ia pun terjatuh dalam kekafiran. Undang-Undang Dasar 1945 Bab III (Kekuasaan Pemerintah Negara) pasal 4 ayat (1) bunyinya: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.Sebelumnya telah ada pembahasan bahwa siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka mereka kafir. Dalam pasal 4 ayat (1) tertulis bahwa Presiden menjalankan roda pemerintahan menurut undang-undang dasar dan tidak menurut Kitabullah. Ibnu Taimiyah berkata: “Berhukum dengan hukum Allah adalah wajib bagi para Nabi dan pengikutnya. Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir (Minhajus Sunnah Nabawiyah, 3/23).

Pembahasan yang berikutnya lebih terfokus kepada para petinggi negara ini yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan MPR. Setiap kali pergantian kepala negara atau perpanjangan periode jabatan Presiden atau Wakil Presiden, terlebih dahulu para calon pemimpin bangsa ini disumpah di depan majelis bahwa mereka akan amanah dalam mengemban tugas kepresidenannya selama rentang waktu mereka menjabat. Undang-Undang Dasar 1945 Bab III (Kekuasaan Pemerintah Negara) pasal 9 menyebutkan sumpah Presiden atau wakilnya: ”Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Dimanakah segi kekafiran Presiden/Wakil Presiden dari sumpah jabatannya di atas? Tentunya dari frase yang telah dicetak tebal ”memegang teguh Undang-Undang Dasar.” Dilihat dari sumpahnya tersebut telah nampak bahwa kepala negara akan memprioritaskan hukum UUD 1945 sebagai sumber utama pemutusan perkara dan bukan dengan Kitabullah dan sunnah. Sekali lagi Allah telah memperingatkan, ”Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang kafir” (Al Maidah: 44). Imam At Thabari meriwayatkan, Imam As Suddiy berkata: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah (syari’at islam), mereka itulah orang-orang kafir(Al Maidah 44). Allah berfirman: “Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang Aku turunkan dengan sengaja dan dia berlaku zhalim sedangkan dia mengetahui, maka dia termasuk orang kafir(Tafsir At Thabari, 6/257).

Sebagai tambahan dari sikap kekafiran sang pemimpin, lihatlah apa yang dicantumkan dalam UUD 1945 Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat) pasal 20 ayat (4): ”Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang” (ini perubahan pertama). Presiden akan menjadi orang yang akan mengesahkan dan meridhai hukum buatan yang telah direncanakan, dibahas, dan disepakati bersama dari hasil olah pikir manusia dan kemudian akan diterapkan di masyarakat. Ini kekafiran yang nyata!!!

Sumpah yang diangkat dari MPR dan DPR tidaklah jauh berbeda, perhatikan apa yang disebutkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 mengenai sumpah sebelum memangku jabatan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), ini bunyinya: ”Demi Allah (Tuhan) saya berjanji; Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangannya; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.” Sumpah yang diajukan DPR pun nyaris sama dengan sumpah MPR, hanya saja sumpah DPR terdapat dalam pasal 19, silakan merujuk ke kitab UUD 1945 untuk lebih jelasnya.

Lihatlah bagaimana MPR dan DPR bersumpah atas nama Allah. Lihat juga sumpah nyata mereka dari kalimat yang dicetak tebal. Jika dicermati lebih seksama, kurang lebih seperti inilah kesaksian mereka: ”Demi Allah saya akan memegang teguh hukum-hukum kafir buatan manusia dan tidak berhukum kepada Al Qur’an dan Sunnah.”

Undang-Undang Dasar 1945 Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat) pasal 20 ayat (1) berbunyi: ”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Itulah salah satu wewenang DPR, yakni membuat sumber hukum, padahal yang berhak membuat peraturan hidup hanya Allah SWT. Demikianlah penjabaran singkat dari status keislaman orang-orang yang berkuasa di dalam negara yang didominasi oleh umat Islam ini.

Meskipun kita sebelumnya telah mengetahui penyimpangan hukum yang mengakibatkan pelakunya keluar dari Millah (agama), tidak ada salahnya jika kita sedikit menengok kemaksiatan yang berujung dosa yang ada di Indonesia. Ditetapkan dalam UUD 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, dan Lamang Negara serta Lagu Kebangsaan) pasal 36 A: ”Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” Yang dipermasalahkan di sini adalah replika/patung/gambar Garuda Pancasila yang berwujud makhluk bernyawa. Mereka yang membuat/mengukir/menggambar patung burung tersebut terkena ancaman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya orang yang membuat gambar (makhluk bernyawa) kelak pada hari kiamat akan disiksa. Kepada mereka dikatakan: Hidupkan gambar yang telah kalian buat” (HR. Bukhari-Muslim). Adapun dalam pasal 36 B disebutkan: ”Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.” Negara yang berpegang teguh pada syari’at Islam tentunya harus mengetahui haramnya status musik dan lagu dalam agama ini. Abu Mu’awiyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Allah mengutusku dengan petunjuk sebagai rahmat bagi manusia dan Dia memerintahkan aku untuk menghancurkan alat musik, berhala, salib dan benda-benda yang melalaikan” (HR. Ahmad dan Thabrani, hadist ini derajatnya hasan lighairi). Anas bin Malik (ra) berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Dua suara dilaknat di dunia dan akhirat; musik pada saat bersuka cita dan ratapan pada saat musibah” (HR. Bayhaqi). Sheikh Asy Syanqithi (rhm.) berkata: ”Nyanyian tanpa alat musik mutlak diharamkan” (dinukil dari Syarah Zaad Al Mustaqna). Seperti itulah bentuk kemaksiatan yang tak sampai memurtadkan pelakunya yang ada di tubuh NKRI.

Ayo kita menganalisa KUHP dan penyelewengan yang terdapat di dalamnya. Kasus sanksi pencurian disinggung dalam kitab hukum ini yang terdapat dalam pasal 362: ”Barangsiapa mengambil barang, yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiikinya dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun,” sedangkan dalam pasal 364: ”Pencurian yang tidak dilakukan di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dihukum penjara selambat-lambatnya 3 bulan.” Hukuman yang dijatuhkan ini sangat bertentangan dengan qishash hukum Islam, Allah SWT berfirman: ”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka perbuat dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana” (Al Maidah 38). Sungguh mereka telah mengesampingkan hukum yang ditetapkan Allah SWT.

Ada satu hal menarik dalam masalah mencuri yang berbentuk korupsi dan mencuri uang rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Bab III (Kekuasaan Pemerintah Negara) pasal 7B ayat (5) tertulis: ”Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan ahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau/terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Lihat baik-baik kata-kata yang dicetak tebal ”korupsi” dan ”penyuapan.” Korupsi termasuk pencurian dan hukumannya adalah potong tangan. Yang tekena hukuman seperti ini bukan hanya diberlakukan kepada masyarakat kelas bawah, namun juga hendaknya dilaksanakan kepada para petinggi, Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya kebinasaan orang sebelum kalian dulu adalah membiarkan orang mulia yang mencuri tanpa dijatuhi hukuman. Sedangkan jika ada golongan lemah yang mencuri, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan. Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, pasti kupotong tangannya” (HR. Bukhari-Muslim). Begitulah perintah Nabi sebagai balasan atas pencurian, namun dalam pasal 7 ayat (5) di atas tidak sedikitpun disinggung Presiden akan diptong tangannya.

Mengenai kasus penyuapan di mana penguasa atau orang yang berwenang dalam hukum lalu ia menerima suap yang berakibat dia merubah putusan sanksi yang semestinya dijatuhkan kepada seseorang, maka ini dihukumi kafir. Ibnu Mas’ud berkata:

“Menyuap dalam memutuskan hukum adalah kekafiran. Dan dia di kalangan manusia adalah harta haram” (Thabrany, dalam kitab Az Zawaajir, 2/189, karya Ibnu Hajar Al Wakki). Masruq berkata: ”Aku bertanya kepada Umar bin Khattab: ’Apa pendapatmu tentang menyuap dalam memutuskan perkara, apa ia termasuk harta haram?’ Umar seseorang memiliki kedudukan di sisi penguasa, dan seseorang lagi memiliki kebutuhan terhadap penguasa tersebut, kemudian orang tersebut tak memenuhi kebutuhannya sehingga dia memberi hadiah’ ” (Tafsir Ruhul Ma’aniy, 3/140). Abad bin Humaid meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia ditanya tentang harta haram. Ali menjawab: ”Harta haram adalah harta suap.” Lalu dia ditanya bagaimana dalam memutuskan perkara, Ali menjawab: ”Itu kekafiran(Tafsir Ruhul Ma’aniy, 3/140). Ibnu Qudamah berkata: Hassan Al Bashri dan Sa’id bin Jubair ketika menafsirkan ayat ”Mereka banyak makan harta haram” (Al Ma’idah 42), mereka berdua berkata: ”Penyuapan.” Mereka mengatakan: ”Jika seorang hakim menerima suap, maka ini sampai pada tingkat kekafiran (Al Mughni Ma’asy Syarhil Kabir, 11/437-438).

Tidak semua bentuk kesalahan fatal dalam berhukum bisa dipaparkan dalam tulisan ini, karena jika ingin dibedah secara spesifik dan mendalam akan memakan waktu yang lama, akan tetapi apa yang telah tertuang di sini bisa mewakili terbuktinya kekafiran-kekafiran dalam pemerintahan Indonesia yang semestinya hanya menjadi milik Allah semata. Kita tidak diperbolehkan berhukum kepada hukum selain yang Allah SWT ridhai, hal ini telah diwahyukan Allah SWT: “Mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu” (An Nisa: 60). Ibnu Katsir memberi komentar: “Ayat ini mencela siapa saja yang berpaling dari Kitabullah dan Sunnah lalu berhukum dengan selain keduanya” (Tafsir Al Qur’anul Azhim, 1/51). Allah SWT mempertanyakan kepada mereka yang menggunakan hukum buatan: “Apa hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum mana yang lebih baik dari hukum Allah?” (Al Maidah: 50). Ibnu Katsir berkata: “Orang-orang jahiliyah memutuskan perkara mereka dengan kesesatan dan kebodohan yang mereka buat-buat sendiri oleh pendapat dan keinginan mereka” (Tafsir Ibnu Katsir, 6/502).

Pada awal pembentukan negara ini, syariat Islam sempat diajukan sebagai rancangan undang-undang. Dalam alinea IV Rancangan Pembukaan UUD tercantum kalimat: “berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (Piagam Jakarta, 22 Juni 1945). Namun opini ini tak disetujui sehingga kalimat tersebut mengalami perubahan: “berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa” (Alinea IV Pembukaan UUD 1945). Seperti apakah maksud Ketuhanan Yang Maha Esa? Yang pasti konsep khilafah syari’at Islam dibatalkan. Apakah dengan demikian pemerintahan ini tak menghendaki hukum Islam? Jika iya, ini dimurkai Allah SWT. Abul Qasim At Tabrani meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahhab ibnu Najdah Al Huti, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Al Hakam Ibnu Nafi, telah berkata kepada kami Syu’aib Ibnu Abu Hamzah, dari Abdullah Ibnu Abdur Rahman bin Abi Husain, dari Nafi Ibnu Jubari dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang yang paling dimurkai Allah SWT adalah orang yang menginginkan tuntunan jahiliyah dalam Islam, dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa alasan yang dibenarkan semata-mata karena ingin mengalirkan darahnya” (Tafsir Ibnu Katsir 6/504).

Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, selesailah pembahasan yang berhasil dijabarkan mengenai sistem negara yang terdiri dari ribuan pulau ini. Hanya kepada Allah kami berlindung dari segala kemusyrikan baik dari syirik ibadah maupun syirik hukum. Wassalamu alaykum, Wr. Wb…

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Laman

Arsip

%d blogger menyukai ini: